GEREJA, OMK, DAN POLITIK


Satu dekade sudah berlalu sejak bergulirnya reformasi. Kehidupan demokrasi di Indonesia telah banyak berubah. Masyarakat kini bisa memilih langsung wakil-wakil dan pemimpinnya. Di tengah anggapan umum bahwa politik itu kotor, penuh janji kosong, dan korupsi, bagaimana Gereja memandang politik? Bagaimana seharusnya Gereja, terutama orang mudanya menyikapi dinamika ini?

Untuk apa orang Katolik berpolitik?

Sejak dalam Perjanjian Lama, Allah menghendaki keselamatan semua orang, yang berpuncak pada pemberian diri Allah dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu meliputi segala aspek dan dimensi kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya semua negara dan pemerintahan bertujuan sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (bonum commune). Dengan demikian ranah sosial politik menjadi kebun anggur juga bagi kita. Kebun anggur tempat Tuhan mengutus kita menjadi pekerja di sana.

Gereja sebagai komunitas orang beriman merupakan gerakan penebusan dan pembebasan yang berjuang untuk mengusahakan keadilan dan perdamaian. Namun, dalam Pertemuan Nasional Orang Muda Katolik Indonesia tahun 2005, muncul keprihatinan bahwa Gereja kurang berani melibatkan diri secara nyata untuk menanggapi situasi ketidakadilan. Maka dapat dipahami bahwa dalam kehidupan sosial, warga Gereja semakin individualis, materialis, eksklusif, apatis dan hanya menjadi penonton di pinggir lapangan “pergumulan bangsa”.

Pandangan yang tidak benar antara Gereja dan politik kadang semakin memperkuat kesan bahwa Gereja adalah pihak yang pasif dalam kehidupan demokrasi. Padahal pandangan semacam Gereja tabu untuk berpolitik adalah tidak benar. Dalam pandangan Gereja Katolik, semuanya boleh berpolitik karena bagaimana pun politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja ketika sudah memasuki ranah politik praktis (politik dalam tataran kekuasaan pemerintahan), pastor tidak boleh terlibat. Namun umat dan awam justru didorong untuk berani terlibat.

Apa alasannya pastor tidak boleh terlibat dalam politik praktis? Karena seorang pastor harus selalu menjadi gembala yang netral dan objektif. Ketika seorang pastor terlibat dalam politik praktis, dirinya menjadi tidak netral. Hal ini dapat memengaruhi umat untuk melupakan pilihan rasionalnya sendiri dan sekedar mengikuti pastornya, yang belum tentu sesuai dengan aspirasi umat.

Lalu apa peran pastor? Pastor seharusnya menjadi pendamping umat yang terlibat dalam politik. Tugas pastor mendampingi umat agar tujuan politik yang dikejar bisa sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Jadi, antara pastor dan umat bisa saling mendukung untuk mewujudkan bonum commune.

Partisipasi politik umat saat ini adalah harapan gereja seperti tertuang dalam dokumen gereja berikut:

“Hendaknya orang-orang Katolik, yang mahir dalam bidang politik, dan sebagaimana wajarnya berdiri teguh dalam iman serta ajaran Kristiani, jangan menolak untuk menjalankan urusan-urusan umum.” (Apostolicam Actuositatem, 14).

“Mereka yang cakap atau berbakat hendaknya menyiapkan diri untuk mencapai keahlian politik, yang sukar sekaligus amat luhur dan berusaha mengamalkannya tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan materiil.” (Gaudium et Spes, 75).

“Menyinari dan mengatur semua hal-hal fana, yang erat-erat melibatkan mereka, sedemikian rupa, sehingga itu semua selalu terlaksana dan berkembang menurut kehendak Kristus, demi kemuliaan Sang Pencipta dan Penebus” (Lumen Gentium 31).

“Hendaknya para warga negara dengan kebesaran jiwa dan kesetiaan memupuk cinta tanah air, tetapi tanpa berpandangan picik, sehingga serentak tetap memperhatikan kesejahteraan segenap keluarga manusia, yang terhimpun melalui berbagai ikatan antarsuku, antarbangsa, dan antarnegara.” (Gaudium et Spes 75).

Jadi dukungan partisipasi umat dalam kehidupan sosial dan politik sudah ada seperti dokumen-dokumen gereja di atas. Yang terpenting, tujuan partisipasinya adalah demi kepentingan dan kesejahteraan umum . Jika toh tidak berminat untuk terjun dalam politik praktis, umat masih bisa berpartisipasi dengan menggunakan haknya untuk memilih wakil dan pemimpin rakyat dalam pemilihan umum 2009 dan seterusnya secara cerdas dan bertanggung jawab.

Menurut Rama Eddy Kristiyanto, OFM, penulis buku “Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan Memoria”, bagi orang Kristen, terlibat dalam dunia politik itu merupakan rahmat istimewa, mengingat misteri ‘inkarnasi’ sendiri langsung berkaitan dengan hal tersebut. Bukankah suatu pencerahan bagi kegelapan dunia ini ketika Allah menjadi manusia, Ia rela menjadi salah seorang anggota masyarakat warga? Kekotoran dan kehirukpikukan dunia ini tidak menjadikan-Nya miris dan apatis, tetapi justru sebaliknya. Maka secara teologis keterlibatan para anggota Gereja dalam dunia politik mendapat dasar kokoh kuat pada misteri inkarnasi.

Orang Muda Katolik Masa Kini dan Politik

Membicarakan politik dengan Gereja tentunya harus juga membicarakan kaum mudanya karena orang muda adalah masa depan Gereja. Orang muda adalah penggerak Gereja. Mereka adalah agents of change, individu dan komunitas yang membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Namun, kekuatan mereka untuk melakukan perubahan kadang-kadang justru diabaikan dan diremehkan. Padahal, orang muda memiliki pengaruh yang besar untuk melakukan perubahan.

Berikut ini adalah gambaran seberapa besar kekuatan kaum muda dalam ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan demokrasi Indonesia. Jumlah penduduk usia muda (15-35 tahun) mencapai 77.092.311 jiwa. Jumlah tersebut hampir separuh dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia yang jumlahnya 218.086.288 jiwa (Data SUPAS, Sensus Penduduk Antar Sensus, 2005). Itu pun data tahun 2005, pada tahun 2009 tentu jumlahnya bertambah. KPU menetapkan jumlah pemilih untuk Pemilu 2009 sebesar 171.068.667 orang. Artinya suara kaum muda, jika dipakai seluruhnya, adalah kira-kira setengahnya. Dengan demikian posisi orang muda untuk tawar-menawar dalam menentukan masa depan bangsa sangatlah besar.

Di masa lalu, orang muda Katolik telah banyak membuktikan diri mereka sebagai agen perubahan. Perubahan yang memberi warna dalam pergerakan nasional Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat nama-nama pemuda Katolik seperti I.J. Kasimo, Mgr. Soegijopranoto, JB. Sumarlin, Cosmas Batubara, Harry Tjan Silalahi, Wanandi bersaudara sebagai tokoh-tokoh Katolik yang berperan dalam sejarah politik Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan Pastor van Lith ketika mendirikan HIK (Sekolah Guru Katolik) di Muntilan untuk mendidik orang-orang muda sebagai guru bagi bangsanya di tahun 1990.

Lalu bagaimana dengan kiprah orang muda Katolik di masa sekarang? Sekitar akhir November tahun lalu, para relawan pendidikan politik Orang Muda Katolik (OMK) dan delegasi dari 25 keuskupan se-Indonesia bertemu di Klender Jakarta. Mereka difasilitasi oleh Komisi Kepemudaan KWI untuk melaksanakan amanat Gereja Katolik Indonesia untuk ikut mempersiapkan OMK keuskupan-keuskupan demi tugas perutusan mereka di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut disadari bahwa OMK di setiap Komisi Kepemudaan adalah bagian dari denyut demokratisasi Indonesia. OMK juga adalah bagian integral dari Indonesia yang khas dengan beragamnya keadaan geososial-politik. Dengan menjadi bagian integral, artinya OMK juga memiliki tanggung jawab dan hak terhadap negara Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut muncul juga keprihatinan yang dianggap cukup menggejala dan mencemaskan. Keprihatinan tersebut adalah gejala umum kalangan OMK yang tahu tetapi tak mau tahu dengan politik. Padahal dengan apa yang diketahui, OMK dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Seperti saat ini, ketika rakyat bingung dengan pilihan politik banyak sekali, OMK dapat tampil sebagai information leader, memberikan pengetahuan kepada rakyat. Misalnya, bagaimana menyikapi manuver-manuver politik seperti bagi-bagi uang, bantuan kegiatan, atau mencari simpati massa dengan cara yang bijaksana.

OMK, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, belum memainkan peran sebagaimana mestinya. Sebagian besar masih bersikap pesimis terhadap politik. Bagi mereka politik adalah urusan orang-orang tua. OMK juga berpandangan bahwa politik itu kotor, tak mendewasakan dan penuh aksi tipu muslihat.

Untuk itu, OMK dipanggil untuk mewujudkan keselamatan melalui keterlibatan dalam setiap aspek kehidupan bangsa, salah satunya adalah kehidupan berpolitik. Berpolitik merupakan profesi dan sekaligus panggilan. Artinya bahwa setiap warga negara, termasuk OMK dipanggil untuk berperan maksimal, strategis, dan bertangung jawab.

Anggapan bahwa politik itu kotor perlu diluruskan. Menurut Uskup Julianus Sunarko, SJ dari Keuskupan Purwokerto, politik adalah seni mengatur kehidupan bersama untuk kesejahteraan bersama dan ini yang penting untuk dipahami. Jadi sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita sebenarnya tidak lepas dari politik karena kita berinteraksi dengan orang lain. Politik hanyalah sebuah istilah/seni dari interaksi kita sehari-hari dengan orang lain. Dengan demikian ketika ada istilah politik kotor maka sebetulnya yang kotor bukanlah politiknya namun oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji.

Kalau pun memang demikian politik yang ada, maka umat Katolik dipanggil untuk ikut ambil bagian mencari solusi agar terwujud politik yang bersih dan mengutamakan kesejahteraan umum. Cara paling mudah misalnya ambil bagian dalam pemilu. Ikut menyumbangkan suara dan memilih wakil-wakil dan pemimpin rakyat yang benar-benar bisa membangun secara adil.

Teruslah Menabur

Adakalanya OMK merasa bahwa suaranya tidak akan berarti banyak. Karena merasa demikian, kemudian memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal dengan menggunakan hak pilihnya, OMK tidak hanya menyuarakan haknya tapi juga sekaligus menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Jika kita seringkali mengkritik dan mendemo berbagai kebobrokan, justru melalui pemilu ini kita bisa setidaknya membuat awal yang baru dengan menyaring dan mengawal wakil-wakil pilihan kita.

Pemilihan umum menggunakan dana yang tidak sedikit. Data yang tersedia di internet menyebutkan anggaran yang diajukan oleh KPU untuk pemilu 2009 mencapai 49,7 trilyun. Dana tersebut tentunya diambil dari pajak kita sebagai warga negara. Apalagi bila pemilu tidak berjalan dengan lancar sehingga harus diulang (ingat pilkada di Jawa Timur, kisruhnya pemilu legislatif di Papua), anggaran tentu akan membengkak. Yang dirugikan tentu saja rakyat. Selain uang pajaknya dihabiskan untuk memenuhi ambisi politik perorangan atau kelompok tertentu, waktu yang digunakan untuk turut menyukseskan pemilihan umum menjadi sia-sia.

Alih-alih mengadakan demo-demo yang aspirasinya jarang sampai sasaran, OMK diharapkan turut menyukseskan pemilu. Jika dulu OMK hanya bisa mengkritik kebisuan dan ketulian para politisi kotor, inilah saatnya OMK bangun dari kebisuan dan ketuliannya terhadap tanggung jawab dan haknya di masyarakat. Dengan demikan, OMK turut menyelenggarakan bonum commune.

Teruslah Memupuk

Seringkali kegiatan yang dilakukan orang muda Katolik dilakukan seputar altar. Namun, kegiatan sosial dan politik kurang mendapat tempat. Jarang ada aktivitas bagi orang muda Katolik yang mengarahkan mereka pada peran dan tanggungjawabnya dalam tata dunia. Padahal, pendampingan yang berlanjut penting untuk dilakukan.

Pendampingan kaum muda yang ada selama ini, membuat kita selalu apriori pada kegiatan pendampingan kaum muda yang serius. Apalagi pendampingan yang membahas mengenai pengorganisasian sebagai upaya politisasi (kembali) kaum muda dan Gereja. Agak aneh bila Gereja ingin kaum mudanya bergerak, tanpa melakukan pengorganisasian.

Dokumen gereja juga menyebutkan beban yang harus dihadapi kaum muda dan pembinaan yang harus dilakukan secara serius:

“Kaum muda merupakan kekuatan amat penting dalam masyarakat zaman sekarang. Situasi hidup, sikap-sikap batin serta hubungan-hubungan mereka dengan keluarga mereka sendiri telah amat banyak berubah. Seringkali mereka terlalu cepat beralih kepada kondisi sosial ekonomis yang baru. Dari hari ke hari peran mereka di bidang sosial dan juga politik semakin penting. Padahal agaknya mereka kurang mampu menanggung beban-beban baru dengan baik” (AA 12).

“Hendaknya secara intensif diusahakan pembinaan kewarganegaraan dan politik, yang sekarang ini perlu sekali bagi masyarakat dan terutama bagi generasi muda, supaya semua warga negara mampu memainkan peranannya dalam hidup bernegara. Hendaknya mereka secara jujur dan wajar, malahan dengan cinta kasih dan ketegasan politik, membaktikan diri bagi kesejahteraan semua orang” (GS 75).

Dukungan hierarki gereja terhadap proses pendidikan politik OMK juga penting. OMK adalah bagian integral dari Gereja Katolik Indonesia. Karena itu, segenap unsur Gereja Katolik Indonesia secara khusus dewan paroki di bawah pimpinan Pastor Paroki, hendaknya melibatkan OMK dalam pengambilan keputusan khususnya yang menyangkut karya sosial-kemasyarakatan paroki. Para Gembala umat hendaknya mendampingi OMK yang sudah aktif dalam usaha penyadaran kemasyarakatan dengan spiritualitas Katolik dan Ajaran Sosial Gereja.

Di tengah situasi dan kondisi politik negara kita yang cenderung membingungkan dan membuat kita pesimis, kita tetap harus menabur bibit-bibit pemimpin masa depan dan memupuk pimpinan-pimpinan kita saat ini agar tidak layu terhadap godaan. Jangan biarkan harapan kita terhadap politik dan negara yang sehat padam, karena sumber harapan kita, Yesus Kristus, sang pemimpin sejati, selalu mendampingi. fib

Silakan tinggalkan komentar, kritik, atau saran Anda di sini. Kami akan segera membalasnya sesegera mungkin. Terima kasih.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: